![](http://3.bp.blogspot.com/-2QSiMKP7qsA/TnxyGuW6KYI/AAAAAAAAAUc/r6KEhdljy1Y/s1600/logo.jpg"){kind=logo}
Penambahan fungsi ujian nasional sebagai salah satu acuan seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri sangat dimungkinkan. Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung menyambut positif rencana ini. Syaratnya, kredibilitas ujian nasional harus segera ditingkatkan.
Hal ini sebetulnya sudah dibicarakan para rektor sejak tahun lalu. Kita lihat, di beberapa negara, ini sudah dilakukan. Tidak ada lagi seleksi yang tersendiri. Itu digabung ujian nasional. Saya kira ini hal positif karena tidak lagi menambah beban orangtua. Demikian seperti dinyatakan oleh Rektor Unpad Prof Ganjar Kurnia saat dihubungi hari Minggu (11/1). Adapun negara yang telah menerapkan sistem ini salah satunya Perancis.
Ia dimintai komentarnya terkait rencana pemerintah mengintegrasikan fungsi hasil ujian nasional, baik sebagai bahan evaluasi kelulusan, maupun acuan seleksi di PTN. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Burhanuddin Tola sebelumnya menyatakan, integrasi ini diharapkan dilakukan mulai 2012.
Ganjar yang juga mantan atase pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Perancis mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional. Sebab, seperti yang muncul di dalam berbagai pemberitaan, masih rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ujian nasional. Namun, selama dua tahun terakhir relatif berkurang. Ia memandang positif keterlibatan perguruan tinggi negeri di dalam pengawasan ujian nasional selama ini.
"Setelah ini (kredibilitas), tinggal dikembangkan sistemnya, bagaimana agar hasil itu (ujian nasional) bisa dimanfaatkan di perguruan-perguruan tinggi negeri secara lintas daerah, provinsi, dan universitas. Masing-masing PTN secara internal menyiapkan kriteria nilai-nilai sendiri yang akan dipakai nanti," ujarnya. Menurutnya, semakin cepat integrasi ini dilakukan, itu semakin baik.
Rektor Institut Teknologi Bandung Prof Djoko Santoso mengatakan hal senada, kredibilitas adalah hal utama yang harus dibenahi. Persoalan teknis tentang kualitas mutu soal ujian nasional bisa diatur lebih lanjut. Perguruan tinggi negeri, ke depan, harus lebih banyak dilibatkan. Hal yang positif, baru-baru ini, adalah keterlibatan PTN dalam proses pencetakan soal.
Meskipun demikian, pesimistisnya, kualitas ujian bersifat nasional belumlah tentu lebih baik dari seleksi mandiri. "USM (Ujian Saringan Masuk) ITB itu tidak pakai kuota, tetapi passing grade. Kalau calon tidak melewati batas ini, ya tidak bisa diterima," ucapnya.
Tahun 2008 lalu, dari 2.600 total kuota mahasiswa baru, minus Seni Rupa dan Sekolah Bisnis Manajemen ITB, 1.080 orang di antaranya dari jalur seleksi nasional. Tahun ini, jumlahnya direncanakan tidak akan jauh berbeda.
Perlu Adanya tes prediktif
Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung Adang Surahman berpendapat, ujian nasional tidak bisa jadi satu-satunya alat ukur seleksi mahasiswa PTN. Masih diperlukan tes-tes bersifat prediktif macam PPA (Penelusuran Potensi Akademik) dan psikotes. Ujian-ujian macam ini tentunya tidak ditemui di ujian nasional yang lebih bersifat menguji pencapaian kompetensi siswa SMA/SMK/MA.
"Tetapi, dengan adanya UN disempurnakan ini, siswa tidak perlu lagi diuji materi yang bersifat elementer. Misalnya, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan hitung menghitung (Matematika) dasar," tutur mantan Ketua Panitia Lokal Bandung SNMPTN 2008 ini.
Hal ini sebetulnya sudah dibicarakan para rektor sejak tahun lalu. Kita lihat, di beberapa negara, ini sudah dilakukan. Tidak ada lagi seleksi yang tersendiri. Itu digabung ujian nasional. Saya kira ini hal positif karena tidak lagi menambah beban orangtua. Demikian seperti dinyatakan oleh Rektor Unpad Prof Ganjar Kurnia saat dihubungi hari Minggu (11/1). Adapun negara yang telah menerapkan sistem ini salah satunya Perancis.
Ia dimintai komentarnya terkait rencana pemerintah mengintegrasikan fungsi hasil ujian nasional, baik sebagai bahan evaluasi kelulusan, maupun acuan seleksi di PTN. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Burhanuddin Tola sebelumnya menyatakan, integrasi ini diharapkan dilakukan mulai 2012.
Ganjar yang juga mantan atase pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Perancis mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional. Sebab, seperti yang muncul di dalam berbagai pemberitaan, masih rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ujian nasional. Namun, selama dua tahun terakhir relatif berkurang. Ia memandang positif keterlibatan perguruan tinggi negeri di dalam pengawasan ujian nasional selama ini.
"Setelah ini (kredibilitas), tinggal dikembangkan sistemnya, bagaimana agar hasil itu (ujian nasional) bisa dimanfaatkan di perguruan-perguruan tinggi negeri secara lintas daerah, provinsi, dan universitas. Masing-masing PTN secara internal menyiapkan kriteria nilai-nilai sendiri yang akan dipakai nanti," ujarnya. Menurutnya, semakin cepat integrasi ini dilakukan, itu semakin baik.
Rektor Institut Teknologi Bandung Prof Djoko Santoso mengatakan hal senada, kredibilitas adalah hal utama yang harus dibenahi. Persoalan teknis tentang kualitas mutu soal ujian nasional bisa diatur lebih lanjut. Perguruan tinggi negeri, ke depan, harus lebih banyak dilibatkan. Hal yang positif, baru-baru ini, adalah keterlibatan PTN dalam proses pencetakan soal.
Meskipun demikian, pesimistisnya, kualitas ujian bersifat nasional belumlah tentu lebih baik dari seleksi mandiri. "USM (Ujian Saringan Masuk) ITB itu tidak pakai kuota, tetapi passing grade. Kalau calon tidak melewati batas ini, ya tidak bisa diterima," ucapnya.
Tahun 2008 lalu, dari 2.600 total kuota mahasiswa baru, minus Seni Rupa dan Sekolah Bisnis Manajemen ITB, 1.080 orang di antaranya dari jalur seleksi nasional. Tahun ini, jumlahnya direncanakan tidak akan jauh berbeda.
Perlu Adanya tes prediktif
Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung Adang Surahman berpendapat, ujian nasional tidak bisa jadi satu-satunya alat ukur seleksi mahasiswa PTN. Masih diperlukan tes-tes bersifat prediktif macam PPA (Penelusuran Potensi Akademik) dan psikotes. Ujian-ujian macam ini tentunya tidak ditemui di ujian nasional yang lebih bersifat menguji pencapaian kompetensi siswa SMA/SMK/MA.
"Tetapi, dengan adanya UN disempurnakan ini, siswa tidak perlu lagi diuji materi yang bersifat elementer. Misalnya, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan hitung menghitung (Matematika) dasar," tutur mantan Ketua Panitia Lokal Bandung SNMPTN 2008 ini.
0 comments
Post a Comment