Pembahasan Sistem Pencegahan Kecurangan UN 2012

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menegaskan, kebijakan yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2012 mendatang tidak akan berubah. Dengan kata lain, semua kebijakan yang akan digunakan masih sama dengan yang digunakan di tahun 2011 ini.

“Kebijakannya akan tetap sama. Bagaimana pun UN akan tetap dilakukan dan digelar oleh pemerintah. Mengenai pola pembobotan nilai kelulusan siswa pun akan tetap sama, Yakni, 60 persen untuk UN dan 40 persen dari nilai Ujian Sekolah,” ujar Fasli ketika ditemui usai pembukaan Lokakarya Nasional ‘Manajemen Penyelenggaraan UN 2012 : Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas dan Kredibilitas Ujian Nasional’ di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (23/9) sore.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas, Khairil Anwar mengatakan, dalam lokakarya ini pemerintah bersama dengan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) akan mengkaji manajemen penyelenggaran UN.

“Selama ini kurang diketahui, pemanfaatan hasil UN belum bisa tersosialisasikan secara luas. Maka dari itu, pemerintah akan terus berupaya untuk menggunakan hasil UN tersebut guna memperbaiki hasil pembelajaran di sekolah. Pasalnya, hasil UN itu tentunya memiliki informasi yang cukup luas untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Di dalam lokakarya yang akan berlangsung hingga Minggu (25/9) di Hotel Salak The Heritage, Bogor, Jawa Barat, Khairil juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan membahas lebih mendalam pada topik mengenai bagaimana teknis penyelenggaraan UN 2012 agar menjadi lebih baik dan dipercaya.

“Jangan sampai kasus kecurangan atau ketidakjujuran terjadi seperti tahun-tahun lalu. Maka dari itu,kita juga akan membahas masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dulu mungkin UN dibuat bulan Juli dan baru dibahas pada bulan Maret. Namun untuk saat ini, kita sudah membahas dari sekarang, kita persiapkan yang lebih panjang sehingga diharapkan akan lebih baik,” tuturnya.